Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas keamanan nasional sambil memastikan kesejahteraan masyarakat merata. Dalam upaya kompleks ini, dua entitas penting pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), meskipun memiliki fokus yang berbeda, seringkali menemukan titik temu strategis. BNPT bertugas mencegah dan menangani terorisme, sementara PKH fokus pada pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Sinergi antara keduanya menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional yang holistik.
BNPT sebagai koordinator utama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pencegahan dini. Pencegahan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, mencakup deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Salah satu aspek penting dari pencegahan dini adalah mengidentifikasi kerentanan sosial yang dapat dieksploitasi oleh kelompok radikal. Kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan terorisme untuk merekrut anggota baru atau menyebarkan ideologi kekerasan.
PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin. Penerima bantuan harus memenuhi kewajiban terkait kesehatan dan pendidikan anak. Secara langsung, PKH berfungsi sebagai alat mitigasi kemiskinan struktural. Mengapa ini relevan dengan BNPT? Karena kondisi ekonomi yang terpuruk menciptakan lingkungan yang subur bagi narasi kebencian dan ekstremisme. Ketika kebutuhan dasar keluarga terpenuhi melalui PKH, risiko seorang kepala keluarga atau pemuda mencari "jalan pintas" atau terjerumus ke dalam ajaran radikal karena desakan ekonomi menjadi jauh lebih kecil.
Data menunjukkan bahwa banyak individu yang terlibat dalam jaringan terorisme berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Dengan memastikan bahwa keluarga di tingkat bawah mendapatkan dukungan berkelanjutan melalui PKH, pemerintah secara tidak langsung telah menutup salah satu pintu masuk utama perekrutan terorisme. Ini adalah bentuk pencegahan terorisme berbasis pembangunan masyarakat yang sangat efektif.
Sinergi antara BNPT dan PKH memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga. BNPT, melalui unit pencegahannya, perlu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerentanan ideologis tinggi. Data geospasial mengenai sebaran penerima PKH kemudian dapat menjadi alat bantu penting. Jika ditemukan kantong-kantong penerima PKH di daerah yang sebelumnya ditandai oleh BNPT memiliki indikasi paham radikal, intervensi dapat dilakukan secara terpadu.
Intervensi terpadu ini bisa berupa penguatan program deradikalisasi yang dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi lokal yang dikelola oleh Dinas Sosial, yang seringkali berkoordinasi erat dengan pelaksana PKH. BNPT dapat memberikan pelatihan wawasan kebangsaan dan literasi anti-radikalisme, sementara PKH memastikan bahwa dukungan ekonomi tetap mengalir. Pendekatan ini mengubah fokus dari sekadar bantuan menjadi pembangunan ketahanan sosial yang lebih kuat terhadap ideologi destruktif.
Keberhasilan PKH dalam meningkatkan partisipasi ibu rumah tangga dalam pertemuan kelompok (misalnya kelompok arisan atau pertemuan rutin PKH) juga dimanfaatkan oleh BNPT. Para pendamping PKH dapat dilatih untuk mendeteksi dini perubahan perilaku ekstrem di antara penerima manfaat, yang seringkali terlihat dari perubahan gaya hidup atau penarikan diri dari kegiatan sosial rutin. Pendamping PKH memiliki akses langsung dan kepercayaan dari masyarakat penerima bantuan, menjadikannya mata dan telinga yang sangat efektif di lapangan.
Kesimpulannya, kolaborasi antara BNPT dan PKH merepresentasikan strategi keamanan modern Indonesia: bahwa keamanan sejati tidak hanya dicapai melalui penindakan keras, tetapi juga melalui investasi besar dalam kesejahteraan sosial. PKH menangani akar masalah sosial ekonomi, sementara BNPT mengelola ancaman ideologis. Ketika kedua pilar ini bekerja selaras, fondasi ketahanan nasional Indonesia menjadi semakin kokoh.