Gambar ilustrasi bantuan energi dari Kementerian Sosial.
Kementerian Sosial (Kemensos) memegang peran krusial dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu fokus penting, terutama saat terjadi fluktuasi harga energi, adalah program yang berkaitan dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Program ini dirancang sebagai jaring pengaman sosial untuk memastikan kelompok rentan tetap dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa terbebani kenaikan harga energi secara drastis.
Meskipun subsidi BBM secara umum dikelola oleh beberapa kementerian, Kemensos bertanggung jawab penuh atas aspek subsidi sosial dan penyaluran bantuan tunai atau non-tunai yang diarahkan untuk meringankan dampak kenaikan biaya energi bagi rumah tangga miskin dan sangat miskin. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi fondasi utama yang digunakan oleh Kemensos untuk memvalidasi dan menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program Bansos BBM ini.
Penyaluran Bansos yang bersinggungan dengan kebutuhan energi, termasuk BBM, seringkali diintegrasikan ke dalam program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), meskipun bentuk bantuannya dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan energi nasional. Tujuan utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat miskin agar tidak terkikis oleh inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM.
Transparansi adalah kunci dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya yang menyangkut anggaran negara yang besar seperti subsidi BBM. Kemensos terus berupaya memperbaiki sistem data agar penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Penggunaan teknologi informasi telah menjadi standar dalam pelacakan distribusi, mulai dari tahap penetapan penerima hingga pencairan dana melalui bank-bank penyalur yang telah ditunjuk.
Masyarakat didorong untuk proaktif memutakhirkan data kependudukan mereka di tingkat desa atau kelurahan. Pemutakhiran data ini sangat penting karena hanya mereka yang tercatat dalam basis data yang terverifikasi yang dapat dipertimbangkan untuk skema Bansos BBM lanjutan, apabila pemerintah memutuskan untuk memperluas cakupan bantuan tersebut. Proses ini memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan dukungan finansial untuk mobilitas dan aktivitas ekonominya yang bergantung pada BBM.
Setiap kali terjadi penyesuaian harga BBM di tingkat konsumen, pemerintah melalui berbagai kementerian terkait, termasuk Kemensos, sigap merespons dampaknya. Respons ini seringkali berupa percepatan penyaluran atau penambahan alokasi dana untuk program kompensasi. Program Bansos BBM bukan sekadar transfer uang, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai peredam kejut ekonomi bagi kelompok rentan.
Diharapkan, dengan adanya dukungan dari Kemensos, masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas produktif mereka, baik untuk bekerja maupun menjalankan usaha mikro tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya akibat lonjakan biaya operasional yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Kolaborasi antara pusat dan daerah dalam pendataan dan sosialisasi menjadi faktor penentu keberhasilan program ini di lapangan. Sosialisasi yang masif diperlukan agar tidak ada celah informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bagi warga yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, langkah pertama adalah memastikan NIK dan Kartu Keluarga (KK) telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Informasi mengenai jadwal pencairan atau pembukaan pendaftaran bantuan baru biasanya diumumkan melalui kantor pos, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), atau melalui situs resmi Kemensos. Selalu waspada terhadap informasi yang tersebar di media sosial yang tidak memiliki sumber resmi. Keakuratan informasi terkait Kemensos bansos BBM adalah prioritas agar bantuan dapat tersalurkan secara efektif.