Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, atau Lemhannas RI, memegang peran sentral dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta perumusan strategi pertahanan negara yang komprehensif. Di pucuk pimpinan lembaga vital ini berdiri sosok seorang Gubernur. Jabatan Gubernur Lemhannas bukanlah sekadar posisi administratif; ia adalah penanggung jawab utama dalam menghasilkan pemikiran strategis jangka panjang yang relevan dengan dinamika global dan tantangan nasional.
Pemilihan Gubernur Lemhannas biasanya didasarkan pada rekam jejak karir yang mumpuni, baik dari kalangan militer dengan pengalaman strategis mendalam, maupun dari kalangan sipil akademisi yang memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu pengetahuan sosial dan geopolitik. Intinya, sosok yang menjabat harus memiliki visi kebangsaan yang utuh dan kemampuan analisis yang tajam untuk memproyeksikan masa depan bangsa dalam konteks ketahanan nasional yang multidimensi.
Tugas utama Gubernur Lemhannas adalah memastikan bahwa seluruh program pendidikan, penelitian, dan pengkajian di lembaga tersebut benar-benar mampu menghasilkan pemikiran strategis yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan di tingkat eksekutif. Hal ini mencakup aspek pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, hingga teknologi. Ketahanan nasional tidak lagi hanya dipandang dari sisi militer semata, tetapi sebagai konsep holistik yang mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).
Di bawah arahan Gubernur, Lemhannas bertindak sebagai 'think tank' strategis pemerintah. Mereka menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Perwira Staf dan Doktor (PPRA dan PPDN) yang bertujuan mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang memiliki pemahaman strategis terintegrasi. Kontribusi nyata dari lulusan program ini seringkali terlihat dalam kapasitas mereka mengambil keputusan penting di berbagai kementerian dan lembaga negara. Gubernur memastikan kurikulum selalu diperbarui sesuai dengan ancaman kontemporer, misalnya ancaman siber, perang informasi, atau perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan sumber daya.
Menjadi Gubernur Lemhannas berarti menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks. Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan keberagaman luar biasa serta posisi geopolitik yang strategis namun rentan. Gubernur dituntut mampu menjembatani kepentingan sektoral yang berbeda dan menyatukannya dalam satu kerangka pandangan strategis nasional.
Misalnya, ketika membahas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, Gubernur harus memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga mengandung nilai strategis pertahanan wilayah. Hal ini memerlukan kemampuan koordinasi yang luar biasa dengan TNI, Polri, kementerian terkait, serta otoritas daerah. Transisi kepemimpinan nasional juga menjadi momen krusial; Gubernur Lemhannas harus siap memberikan panduan strategis yang berkelanjutan, memastikan bahwa kebijakan pertahanan negara tidak berhenti hanya karena pergantian rezim politik.
Selain itu, dalam era informasi saat ini, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh narasi publik. Gubernur Lemhannas berperan penting dalam mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis ketahanan nasional, agar seluruh elemen bangsa memiliki pemahaman yang sama tentang visi masa depan dan risiko yang dihadapi. Peran ini menuntut Gubernur untuk tidak hanya menjadi pemikir strategis tetapi juga komunikator ulung yang mampu menyederhanakan konsep kompleks kepada masyarakat luas. Keberhasilan seorang Gubernur dapat diukur dari seberapa relevan dan terinternalisasinya paradigma ketahanan nasional yang dirumuskannya ke dalam kebijakan nyata pemerintah.