Isu mengenai pembatasan volume atau durasi adzan, terutama di tengah permukiman padat penduduk, telah menjadi topik sensitif yang memerlukan penanganan bijaksana di Indonesia. Adzan, sebagai penanda waktu shalat yang menjadi ritual sakral bagi umat Islam, membawa makna spiritual yang mendalam. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah masjid dan kepadatan hunian, muncul tantangan praktis mengenai harmoni sosial dan kenyamanan publik.
Pembatasan volume adzan seringkali didasarkan pada regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan menghormati hak warga negara lain yang mungkin terganggu oleh kebisingan berlebihan, terutama pada jam-jam istirahat atau menjelang pagi. Regulasi ini bukan semata-mata bertujuan meredam syiar Islam, melainkan upaya menyeimbangkan antara kebebasan beribadah dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang tenang. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, keseimbangan ini menjadi krusial untuk mencegah potensi friksi sosial.
Beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan atau imbauan spesifik terkait standar teknis penggunaan pengeras suara. Aturan ini umumnya mengatur intensitas desibel (dB) suara yang diperbolehkan keluar dari batas properti masjid. Tujuannya adalah memastikan bahwa panggilan adzan tetap terdengar oleh komunitas Muslim terdekat tanpa mengganggu tetangga dari latar belakang keyakinan berbeda atau mereka yang membutuhkan ketenangan, seperti anak kecil atau lansia.
Di satu sisi, banyak tokoh agama menekankan bahwa adzan adalah manifestasi identitas kolektif dan penanda waktu ibadah yang tidak boleh dihalangi. Mereka berpendapat bahwa volume yang wajar adalah bagian integral dari fungsi adzan. Pembatasan yang terlalu ketat dikhawatirkan dapat melemahkan syiar dan menyulitkan jamaah untuk mengetahui waktu shalat, khususnya bagi lansia atau mereka yang tidak memiliki akses mudah ke aplikasi penunjuk waktu shalat.
Perkembangan teknologi menawarkan jalan tengah. Penggunaan sistem suara modern yang lebih fokus dan terarah (directional speakers) dapat menjadi solusi efektif. Sistem ini memungkinkan suara adzan terdengar jelas di area yang dituju tanpa menyebar secara liar ke lingkungan sekitar dengan volume yang tidak terkontrol. Selain itu, inovasi dalam manajemen waktu shalat berbasis GPS juga dapat membantu mengurangi kebutuhan akan volume yang terlalu tinggi.
Pendekatan dialogis antar pengurus masjid dengan perangkat desa atau RT/RW setempat terbukti lebih berhasil daripada penegakan peraturan yang kaku. Ketika ada pemahaman bersama mengenai lokasi dan waktu optimal untuk menaikkan atau menurunkan volume, konflik dapat diminimalisir. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan toleransi yang telah lama tertanam dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.
Pada akhirnya, isu adzan yang dibatasi bukan sekadar tentang desibel suara, melainkan cerminan bagaimana sebuah masyarakat multikultural mengelola ruang publik dan ekspresi keagamaan. Adalah kewajiban umat beragama untuk menyampaikan ibadahnya dengan cara yang tidak mendzalimi atau mengganggu hak orang lain, sebagaimana ditekankan dalam prinsip kemaslahatan umum. Demikian pula, merupakan kewajiban masyarakat luas untuk menghormati ekspresi keagamaan selama berada dalam koridor norma dan hukum yang berlaku. Menemukan titik temu antara kekhusyukan ritual dan kenyamanan komunal adalah kunci menjaga kerukunan.