Simbol Keadilan dan Tingkat Kasasi
Kasasi merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia, setelah upaya hukum banding atau peninjauan kembali (PK). Institusi yang memiliki kewenangan tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Proses ini sangat krusial karena MA tidak lagi memeriksa fakta-fakta persidangan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi, melainkan berfokus pada penerapan hukum yang benar.
Tujuan utama dari pengajuan kasasi bukanlah untuk mengulang proses pembuktian, melainkan untuk menjaga kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketika sebuah putusan dianggap telah melanggar undang-undang, kekeliruan penerapan hukum, atau melampaui batas kewenangan, pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kasasi ke MA.
Perlu dipahami bahwa ruang lingkup pemeriksaan kasasi sangat terbatas. Berbeda dengan pengadilan di tingkat bawah yang memeriksa aspek yuridis (hukum) dan faktual (fakta), Mahkamah Agung dalam kapasitasnya memeriksa perkara kasasi hanya berfokus pada tiga hal utama yang diatur dalam hukum acara masing-masing (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, atau Agama).
Hal yang paling penting ditekankan adalah bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk meneliti kembali bukti-bukti atau fakta-fakta yang telah dikuatkan dalam persidangan tingkat banding. Jika pemohon kasasi hanya mengajukan keberatan atas penilaian fakta, permohonan tersebut biasanya akan ditolak karena melampaui batas kewenangan MA.
Proses kasasi diawali dengan pengajuan permohonan kepada pengadilan tingkat pertama yang telah mengeluarkan putusan yang ingin digugat (misalnya, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Permohonan ini harus diajukan dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, yang umumnya relatif singkat. Setelah permohonan diterima, berkas perkara (risalah) akan diteruskan ke Mahkamah Agung.
Di MA, berkas akan diperiksa oleh Majelis Hakim Kasasi. Jika majelis berpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal atau substansi keberatan tidak mengenai penerapan hukum, maka permohonan dapat langsung ditolak. Apabila disetujui untuk diperiksa lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempelajari berkas dan memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan, menolak, atau membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi.
Putusan kasasi memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Jika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, konsekuensinya bisa bermacam-macam, tergantung pada jenis perkaranya. Dalam perkara perdata, MA bisa memutuskan perkara tersebut langsung atau mengembalikan ke pengadilan tingkat banding dengan instruksi tertentu. Sementara dalam perkara pidana, jika MA membatalkan putusan bebas dari pengadilan tinggi, MA dapat memutus perkara itu sendiri atau mengembalikan ke pengadilan yang lebih rendah untuk diadili ulang sesuai petunjuk MA.
Fungsi pengawasan Mahkamah Agung melalui mekanisme kasasi memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia tetap berada pada koridor hukum yang benar, menghindari interpretasi hukum yang menyimpang, dan pada akhirnya menjamin keadilan substansial bagi para pencari keadilan. Meskipun proses ini seringkali memakan waktu, perannya sebagai hakim tertinggi dalam hal penerapan hukum menjadikannya pilar penting dalam supremasi hukum di Indonesia.