Representasi digitalisasi proses peradilan melalui E-Court.
Transformasi digital telah merambah hampir seluruh sektor pelayanan publik di Indonesia, dan sektor peradilan tidak terkecuali. Salah satu inovasi paling signifikan yang digulirkan oleh Mahkamah Agung (MA) adalah sistem **E-Court MA**. Sistem ini dirancang untuk memodernisasi prosedur litigasi, menjadikannya lebih efisien, transparan, dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tantangan geografis dan tuntutan kecepatan pelayanan.
E-Court (Electronic Court) adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan peradilan secara elektronik. Implementasi E-Court mencakup berbagai fitur, mulai dari pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara elektronik, hingga persidangan secara elektronik (e-litigasi). Tujuannya jelas: memangkas birokrasi dan mengurangi tatap muka yang tidak perlu antara pencari keadilan dengan aparat penegak hukum.
Sistem ini tidak hanya berlaku untuk pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tetapi juga terintegrasi hingga tingkat banding dan kasasi di lingkungan MA, meskipun fokus implementasi awal seringkali lebih terlihat pada penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri.
Keberhasilan E-Court terletak pada integrasi beberapa layanan inti yang mencakup seluruh tahapan penyelesaian perkara. Berikut adalah komponen utama yang ditawarkan:
Adopsi teknologi dalam sistem peradilan membawa manfaat multipel, yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Pertama, adalah **efisiensi waktu**. Para pihak tidak perlu lagi menghabiskan berhari-hari mengurus administrasi fisik. Pendaftaran dan pengiriman dokumen dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kedua, **transparansi meningkat**. Semua tahapan proses tercatat dalam sistem digital, meminimalkan potensi diskresi atau manipulasi data.
Selain itu, E-Court MA turut mendukung **akuntabilitas biaya**. Dengan sistem E-Payment yang terstruktur, pembayaran menjadi lebih jelas dan terhindar dari pungutan liar yang mungkin terjadi dalam proses pembayaran manual. Ini sejalan dengan upaya MA untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam konteks pandemi, fitur E-Litigation terbukti krusial karena memungkinkan proses peradilan tetap berjalan meskipun ada pembatasan mobilitas fisik.
Meskipun konsep E-Court sangat menjanjikan, implementasinya tentu menghadapi beberapa tantangan. Tantangan terbesar seringkali terletak pada **kesiapan infrastruktur** dan **literasi digital** di berbagai wilayah yurisdiksi, terutama di daerah yang akses internetnya belum merata. Tidak semua advokat atau masyarakat pencari keadilan memiliki pemahaman yang sama tentang penggunaan platform digital ini.
Selain itu, aspek **keabsahan dan keamanan data** menjadi perhatian utama. Pengadilan harus memastikan bahwa dokumen elektronik yang diunggah memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik dan bahwa sistem terproteksi dari peretasan atau kebocoran data sensitif para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, sosialisasi berkelanjutan dan pelatihan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (hakim, panitera, advokat, dan masyarakat) adalah kunci untuk memaksimalkan potensi penuh dari E-Court MA ini.
Secara keseluruhan, E-Court MA merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan modernisasi peradilan Indonesia. Ini adalah komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terjangkau, dan sesuai dengan tuntutan era digital saat ini, memastikan bahwa akses terhadap keadilan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.